![]() |
| Kasrum, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Kudus resmi dilantik. (Foto: Noer*) |
KUDUS, liputankudus.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Kudus resmi
dilantik sebagai bagian dari percepatan konsolidasi organisasi pedagang pasar
tradisional di Jawa Tengah. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari target
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APPSI Jawa Tengah untuk menuntaskan pembentukan
dan pelantikan kepengurusan di 35 kabupaten/kota hingga akhir Juli 2026.
Ketua DPD APPSI Kabupaten Kudus, Kasrum, menegaskan
kepengurusan yang baru akan langsung menyusun program kerja jangka pendek,
menengah, hingga jangka panjang dengan berpedoman pada arahan DPW maupun Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) APPSI.
"Setelah pelantikan ini kami akan berembuk menyusun
program kerja bersama seluruh pengurus. Kami akan terus meminta arahan dari DPW
maupun DPP agar seluruh program berjalan searah dengan organisasi,"
ujarnya.
Kasrum mengatakan kepengurusan APPSI Kudus beranggotakan
sekitar 20 orang yang mewakili berbagai unsur pedagang pasar. Ia berharap
organisasi mampu menjadi rumah bersama bagi seluruh paguyuban pedagang di
pasar-pasar tradisional Kabupaten Kudus.
Koordinator Wilayah APPSI Jawa Tengah sekaligus Wakil
Ketua I DPW APPSI Jawa Tengah, Tri Sumargiani, mengatakan pelantikan DPD Kudus
menjadi bagian dari momentum kebangkitan APPSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum
DPP APPSI Sudaryono, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Menurutnya, hingga saat ini puluhan DPD kabupaten/kota di
Jawa Tengah telah terbentuk dan dilantik, sementara sisanya ditargetkan selesai
sebelum akhir Juli sehingga kepengurusan APPSI di seluruh Jawa Tengah dapat
bergerak secara serentak.
"Pengurus yang baru harus langsung 'on fire'. Jangan
hanya selesai dilantik, tetapi segera menggerakkan komisariat di pasar-pasar
dengan kegiatan yang rutin dan memberi manfaat nyata bagi pedagang,"
katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun hubungan
harmonis dengan pemerintah daerah. Menurutnya, APPSI tidak dapat berjalan
sendiri tanpa sinergi bersama pemerintah sebagai mitra dalam memperkuat
keberadaan pasar rakyat.
"Perbedaan adalah rahmat. Yang paling penting
bagaimana pedagang pasar dan pemerintah dapat berjalan bersama untuk memajukan
pasar tradisional," ujarnya.
Sementara itu, ketua DPW APPSI Jawa Tengah, H. Suwanto,
menjelaskan APPSI lahir sekitar 22 tahun lalu dari Forum Komunikasi Pedagang
Pasar yang menghimpun aspirasi pedagang tradisional di berbagai daerah.
Pada masa awal berdirinya, salah satu perjuangan utama
organisasi adalah mendorong pemerintah mengatur pertumbuhan supermarket dan
pusat perbelanjaan modern, termasuk mengenai jumlah maupun jarak pendiriannya
agar tidak mematikan pasar tradisional.

APPSI Jawa Tengah Targetkan pada Juli 2026 35 DPW di Kabupaten/Kota terbentuk kepengurusan baru
Seiring perjalanan organisasi, APPSI terus memperluas
kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat posisi pedagang
pasar sekaligus meningkatkan daya saing usaha mikro.
Di Jawa Tengah, salah satu program prioritas yang tengah
dijalankan adalah kerja sama dengan Bulog dalam penguatan distribusi pangan, kemudian
fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal bagi
pelaku usaha mikro di lingkungan pasar tradisional.
Program sertifikasi halal tersebut dinilai penting
mengingat kewajiban sertifikasi bagi produk makanan dan minuman akan
diberlakukan secara penuh setelah masa transisi berakhir. Selain memberikan
kepastian hukum bagi pelaku usaha, sertifikasi juga diharapkan meningkatkan
kepercayaan konsumen dan mempermudah akses pedagang memperoleh pembiayaan
usaha.
"Kami masih menghadapi tantangan rendahnya kesadaran
pedagang kecil. Banyak yang merasa produknya sudah pasti halal sehingga belum
merasa perlu mengurus sertifikasi. Padahal, sertifikat halal dan NIB akan
menjadi modal penting agar usaha mereka bisa berkembang," kata Suwanto.
Selain itu, APPSI Jawa Tengah juga mendorong para
pedagang pasar agar dapat mengambil peran dalam berbagai program pemerintah,
termasuk menjadi pemasok kebutuhan pangan pada program Makan Bergizi Gratis
(MBG) maupun program strategis lainnya.
Di sisi lain, Tri Sumargiani mengatakan APPSI juga mulai
membuka ruang pemberdayaan bagi perempuan pedagang pasar melalui program
literasi keuangan, sehingga mereka memiliki kemampuan mengelola usaha dan
memperluas akses terhadap permodalan.
Sebagai organisasi yang telah berdiri lebih dari dua
dekade, APPSI mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional.
Organisasi ini pernah dipimpin Prabowo Subianto selama dua periode, kemudian
dilanjutkan Sandiaga Uno. Setelah Sandiaga mengundurkan diri pada 2018,
kepemimpinan diteruskan Ferry Juliantono hingga akhirnya pada Musyawarah
Nasional IV tahun 2021, Sudaryono terpilih sebagai Ketua Umum DPP APPSI dan
memimpin organisasi hingga saat ini.
Dengan selesainya pembentukan kepengurusan di seluruh
kabupaten/kota, APPSI Jawa Tengah berharap organisasi pedagang pasar semakin
solid dalam memperjuangkan kepentingan pedagang tradisional sekaligus menjadi
mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pasar rakyat di tengah
persaingan usaha yang semakin ketat.

.jpeg)
