KUDUS, Liputankudus.id – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton menerima langsung massa aksi damai yang menyampaikan sejumlah aspirasi terkait evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kudus.
Aksi tersebut berlangsung di Halaman Pendapa Kabupaten Kudus, Senin (14/9/2026). Sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG menjadi perhatian massa aksi dan disampaikan secara langsung kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa Pemkab Kudus terbuka terhadap kritik, masukan, maupun evaluasi masyarakat dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar program yang menyasar masyarakat tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat secara maksimal.
Sam’ani menjelaskan, Pemkab Kudus telah menyiapkan sejumlah sarana pengawasan, mulai dari aspek perizinan hingga pemantauan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pengawasan juga didukung dengan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di SPPG. Sistem tersebut memungkinkan pemantauan dilakukan secara lebih terbuka melalui aplikasi Kudus Sehat.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat program berjalan, tetapi juga dari sisi perizinan dan operasional SPPG,” ujar Sam’ani.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menanggapi aspirasi masyarakat mengenai pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan SPPG. Pemkab, kata dia, akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.
Sam’ani menyatakan aspirasi mengenai pengolahan limbah SPPG akan ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 2x24 jam.
Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam memberikan pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan MBG berlangsung secara transparan, tertib, dan sesuai tujuan program.
“Silakan masyarakat menyampaikan kritik dan masukan. Pemerintah daerah terbuka dan akan menindaklanjuti setiap persoalan yang memang perlu dievaluasi,” tegasnya.
Aspirasi Massa Akan Diteruskan ke BGN
Sementara itu, Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Kudus mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Bellinda memastikan berbagai masukan tersebut tidak berhenti di tingkat pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan program MBG.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengetahui berbagai persoalan yang muncul di lapangan sekaligus mencari solusi agar pelaksanaan program dapat semakin baik.
“Seluruh aspirasi masyarakat akan kami teruskan kepada BGN sebagai bahan evaluasi,” kata Bellinda.
Ia menambahkan, Pemkab Kudus bersama Satgas MBG akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Koordinasi diperlukan agar persoalan yang muncul di lapangan dapat segera ditangani dan tidak mengganggu keberlangsungan program.
Pemerintah daerah juga mendorong adanya komunikasi antara masyarakat, pengelola SPPG, serta pihak-pihak terkait. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas makanan, pengelolaan lingkungan, maupun mekanisme pelayanan diharapkan dapat diselesaikan secara cepat.
Pertemuan antara kepala daerah dengan massa aksi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kudus membuka ruang dialog dalam pelaksanaan program MBG.
Pemkab Kudus menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari perbaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kudus.
