Liputankudus.id. Kudus - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan wilayah eks Karesidenan Pati melalui alokasi anggaran sebesar Rp 461 miliar. Kepastian itu disampaikan langsung saat Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Kudus, Selasa (26/5/2026).
Luthfi menekankan bahwa pembangunan daerah harus disusun dengan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up, sehingga usulan yang muncul benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat di daerah.
“Musrenbang memang sudah diketuk, tetapi kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan daerah,” ujar Luthfi di hadapan kepala daerah, DPRD, dan jajaran organisasi perangkat daerah se-eks Karesidenan Pati.
Ia menyebutkan, total anggaran Rp461 miliar tersebut telah dibagi untuk lima daerah, yakni Kabupaten Jepara Rp81 miliar, Kudus Rp123 miliar, Pati Rp98 miliar, Rembang Rp68 miliar, dan Blora Rp80 miliar.
Menurutnya, anggaran tersebut merupakan komitmen final pemerintah provinsi untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan Pantura timur Jawa Tengah.
“Kudus paling besar Rp123 miliar. Ini harga mati, tidak usah diperdebatkan lagi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya kreativitas pemerintah daerah di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung. Ia meminta seluruh pejabat publik tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi mampu menghadirkan terobosan baru untuk memperkuat ekonomi daerah.
Ia mencontohkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menarik investasi hingga Rp16 triliun dalam satu malam melalui forum investasi beberapa waktu lalu. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa daerah harus bergerak aktif dan inovatif.
“Kita tidak boleh seperti menara gading. Harus kreatif dan berani membuat terobosan,” katanya.
Di tengah tekanan geopolitik dunia seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga perang dagang global, Luthfi menyebut kondisi ekonomi Jawa Tengah masih cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan pertama 2026 tercatat mencapai 5,89 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah juga diklaim mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,32 persen, sementara angka kemiskinan turun menjadi 9,39 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mulai memfokuskan pembangunan tahap kedua pada 2027 dengan tema pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Sektor pariwisata dinilai menjadi salah satu penggerak ekonomi paling potensial. Pada 2025, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh hingga 10,60 persen, melampaui sejumlah sektor lain.
Jumlah wisatawan ke Jawa Tengah pun meningkat signifikan. Pada 2025, kunjungan wisatawan diproyeksikan mencapai 74,4 juta orang dengan kontribusi ekonomi sektor pariwisata mencapai Rp72,62 triliun.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai program seperti pengembangan desa wisata, wisata ramah muslim, pelatihan konten kreator desa wisata, hingga penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal.
Khusus untuk wilayah Jekuti dan Banglor yang meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora, pemerintah juga menyiapkan sejumlah proyek strategis seperti peningkatan jalan penghubung antarwilayah, pengembangan wisata religi, hingga penyediaan internet desa wisata.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengingatkan bahwa persoalan utama masyarakat saat ini masih berkaitan dengan lapangan kerja dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut hasil evaluasi DPRD Jawa Tengah, persoalan ekonomi menjadi keluhan terbesar masyarakat dengan persentase mencapai 57 persen.
“Yang paling dirasakan masyarakat adalah pengangguran, kesempatan kerja, kenaikan sembako, dan BBM,” ujarnya.
Ia mengapresiasi peningkatan investasi di Jawa Tengah selama 2025 yang disebut menjadi salah satu yang terbesar secara nasional. Namun ia berharap investasi tersebut benar-benar berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Pembangunan harus menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sarif juga mendorong sinkronisasi antara program pemerintah daerah dengan usulan DPRD agar seluruh kebijakan pembangunan memiliki target yang jelas, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan.
