Liputankudus.id– Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus agar lebih aktif memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yang mana dapat melalui perbankan, khususnya Bank Rakyat Indonesia.
Dorongan itu disampaikan saat pertemuan dengan pelaku UMKM di lingkungan produksi PT Mubarok Food, Kudus. Dalam kegiatan tersebut, Andhika menekankan pentingnya fleksibilitas perbankan dalam melayani pembiayaan UMKM.
Ia mengimbau pelaku usaha untuk mencoba mengajukan KUR terlebih dahulu ke BRI. Hal tersebut sebagai langkah awal mendapatkan modal usaha yang lebih aman dan berbunga rendah.
“Silakan dicoba dulu ke BRI. Jika ada kendala di lapangan, sampaikan kepada tim saya agar bisa kita bantu carikan solusi,” ujarnya, Minggu (15/2026).
Andhika mengakui masih banyak pelaku UMKM yang terkendala akses pembiayaan karena sebelumnya terjerat pinjaman online (pinjol) atau lembaga keuangan nonformal dengan bunga tinggi. Kondisi itu, menurutnya, kerap menjadi penghambat saat mengajukan KUR.
“Banyak pelaku usaha terpaksa ke pinjol karena tidak ada pilihan lain. Prosesnya cepat, tapi bunganya tinggi dan akhirnya memberatkan,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan peran aktif pemerintah pusat, termasuk optimalisasi penyaluran KUR agar benar-benar tepat sasaran. Dengan plafon KUR yang besar, dia berharap UMKM yang usahanya sudah berjalan sehat bisa lebih mudah mendapatkan dukungan permodalan dari perbankan resmi seperti BRI.
Selain pembiayaan, ia turut menyoroti pentingnya legalitas usaha sebagai kunci utama pengembangan UMKM. Ia menjelaskan, pelaku usaha yang telah memiliki legalitas, baik secara individu maupun dalam bentuk kelompok usaha bersama berpeluang mendapatkan dukungan lain, seperti bantuan alat produksi melalui program CSR perbankan.
“Yang paling penting itu legalitas dulu. Kalau legalitas sudah ada, peluang bantuan alat produksi nilainya bisa puluhan juta rupiah,” jelasnya.
Dia juga menyebut pembentukan kelompok usaha bersama memang membutuhkan biaya awal, namun manfaat jangka panjangnya dinilai jauh lebih besar.
Ia menegaskan akan terus mencari skema dan metode yang tepat agar program-program pemberdayaan UMKM bisa turun secara adil dan tepat sasaran, mengingat ini merupakan tahun pertamanya menjalankan tugas sebagai anggota legislatif.
