Liputankudus.id. Kudus - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tengah menyusun langkah strategis dalam pengelolaan sampah melalui workshop studi kelayakan yang berlangsung selama dua hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan pendanaan dan konsultasi Pemerintah Swedia melalui Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Sanitasi, dengan Kudus sebagai daerah penerima manfaat.
Plt Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dyah Wendy, menjelaskan bahwa studi ini bertujuan merancang sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir secara komprehensif. Hasilnya akan menjadi panduan kebijakan jangka pendek, menengah, hingga panjang selama 20 tahun ke depan.
“Melalui studi ini, kita ingin tahu apa yang harus dilakukan Kudus dalam waktu dekat, menengah, dan jangka panjang agar pengelolaan sampah menjadi lebih optimal,” ujarnya.
Workshop ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, akademisi, hingga perwakilan masyarakat. Pada hari pertama, peserta diajak menggali pandangan terkait kondisi pengelolaan sampah saat ini.
"Bahkan, kami juga mengajak mereka meninjau langsung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk melihat kondisi riil di lapangan," katanya.
Hasilnya, banyak peserta menyadari bahwa persoalan sampah jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan. Kesadaran pun mulai tumbuh bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat.
Pada hari kedua, konsultan memaparkan kebutuhan investasi dan logistik untuk mencapai sistem pengelolaan sampah yang ideal. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya, seperti pemilahan sejak rumah tangga.
“Teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif tanpa pengelolaan dari sumber. Bahkan biaya bisa lebih besar dan alat cepat rusak jika pemilahan tidak berjalan,” jelas Dyah.
Dari hasil analisis awal, kondisi pengelolaan sampah di Kudus saat ini dinilai masih jauh dari ideal. Permasalahan terjadi di berbagai tahapan, mulai dari pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan akhir. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah menjadi salah satu tantangan utama.
Sebagai upaya perbaikan, pemerintah daerah telah menggandeng berbagai pihak, termasuk PKK dan organisasi lingkungan, untuk menjalankan program percontohan di tingkat desa. Program ini mendorong keluarga agar mulai memilah sampah dari rumah.
Meski demikian, tantangan terbesar tetap pada pembiayaan. Kebutuhan anggaran ideal untuk pengelolaan sampah diperkirakan mencapai Rp20 hingga Rp30 miliar per tahun. Angka tersebut dinilai sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan APBD.
Karena itu, Pemkab Kudus membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta sebagai solusi alternatif pendanaan. Harapannya, hasil studi kelayakan ini tidak berhenti sebagai dokumen semata, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
