Liputankudus.id. Demak – DPD Partai Golkar Kabupaten Demak menggelar kegiatan pendidikan politik bertajuk Menegakkan Integritas Politik melalui Spiritual Ramadan pada Rabu (18/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman kader sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat di momentum bulan suci.
Ketua DPD Partai Golkar Demak, Siswanto, melalui bidang penataan dan pengkondisian saksi pemilu, Sodiq, menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan proses berkelanjutan yang harus terus dilakukan. Menurutnya, Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk menguatkan nilai-nilai moral dan integritas dalam berpolitik.
“Pendidikan politik ini tidak hanya soal teori, tetapi juga membangun silaturahmi, meningkatkan pemahaman kader, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mendekatkan kader partai dengan konstituen. Dengan begitu, diharapkan komunikasi politik dapat berjalan lebih efektif dan aspirasi masyarakat bisa terserap dengan baik.
Acara ini diikuti oleh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Demak, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Demak, para ketua pimpinan kecamatan (PK) se-Kabupaten Demak, serta organisasi sayap dan ormas pendiri maupun yang didirikan oleh Partai Golkar.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Demak dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya menjaga kualitas demokrasi di tengah berbagai tantangan yang ada. Ia menyebutkan bahwa demokrasi memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat.
Namun, lanjutnya, jika tantangan demokrasi tidak dikelola dengan baik, maka dapat memicu berbagai risiko, seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, meningkatnya konflik sosial akibat polarisasi politik, hingga melemahnya legitimasi pemerintah.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi aktif masyarakat, misalnya melalui musyawarah desa, dinilai sebagai bentuk nyata keterlibatan warga dalam pembangunan. Selain itu, generasi muda juga didorong untuk aktif berkontribusi melalui berbagai wadah organisasi.
Menurutnya, prinsip keadilan dan kesetaraan harus dijunjung tinggi, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat serta memperoleh pelayanan publik tanpa diskriminasi. Sikap saling menghargai perbedaan juga menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan sebagai fondasi utama demokrasi. Setiap pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan pribadi.
Pendidikan politik, kata dia, memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi politik masyarakat, mendorong partisipasi aktif, serta memperkuat kontrol publik terhadap potensi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam memperkuat demokrasi. Dengan pemanfaatan media digital, pendidikan politik dapat menjangkau lebih luas dan efektif,” pungkasnya.
