Liputankudus.id. KUDUS – Viral surat terbuka yang ditulis seorang siswa SMK NU Miftahul Falah Kudus kepada Presiden RI terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu beragam tanggapan. Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, menilai suara yang disampaikan siswa tersebut mencerminkan kegelisahan yang juga dirasakan sebagian masyarakat.
Menurutnya, kritik terhadap program MBG sebenarnya bukan hal baru. Namun, menjadi perhatian karena disuarakan oleh seorang pelajar. Ia melihat hal ini sebagai bukti bahwa siswa mulai peka terhadap kondisi di sekitarnya, termasuk persoalan pendidikan.
“Ini bukan suara baru, banyak pihak sudah menyampaikan. Tapi menjadi istimewa karena disampaikan oleh siswa SMK. Artinya, ini juga bagian dari suara masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya penentuan prioritas dalam pembangunan pendidikan. Menurutnya, persoalan mendasar pendidikan di Indonesia saat ini masih berkaitan dengan kesejahteraan guru dan ketersediaan fasilitas sekolah.
Muhdi mengungkapkan, masih banyak guru, khususnya di sekolah swasta, yang menerima penghasilan jauh dari layak. Bahkan, tidak sedikit yang memperoleh gaji di bawah satu juta rupiah per bulan.
“Kalau kita ingin pendidikan maju, pastikan dulu guru mendapatkan penghasilan yang layak. Baik guru negeri maupun swasta harus dijamin kesejahteraannya,” tegasnya.
Ia juga menilai program MBG sebaiknya difokuskan pada siswa dari kalangan kurang mampu, bukan diterapkan secara merata. Dengan demikian, anggaran yang ada dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak di sektor pendidikan.
“Tidak semua siswa membutuhkan program itu. Lebih baik difokuskan pada yang benar-benar membutuhkan, sementara anggaran lainnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” jelasnya.
Muhdi mengaku mengapresiasi keberanian siswa tersebut dalam menyampaikan pendapat. Ia menilai isi surat yang disampaikan tergolong santun, kritis, dan menunjukkan empati terhadap kondisi guru.
“Ini anak yang berpikir kritis dan punya kepedulian. Justru harus kita apresiasi, bukan sebaliknya,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memberikan tekanan atau intimidasi terhadap siswa tersebut. Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga negara, termasuk pelajar.
“Saya berharap tidak ada intimidasi. Ini anak yang menyampaikan aspirasi dengan cara baik. Pemerintah cukup merespons secara bijak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah, Budi Santosa, menyatakan pihaknya menghargai setiap perbedaan pendapat yang muncul.
Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut dan akan mempelajari lebih lanjut sebelum mengambil langkah. Menurutnya, kritik dari pelajar merupakan hal yang wajar di era keterbukaan informasi saat ini.
“Kami menghargai perbedaan pendapat, termasuk dari siswa. Ini bagian dari dinamika yang harus disikapi dengan bijak,” ujarnya.
Budi menambahkan, siswa yang bersangkutan dikenal sebagai pribadi berprestasi dan aktif dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya pendampingan agar potensi tersebut dapat berkembang secara positif.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami persoalan ini secara utuh. Pendampingan penting agar siswa bisa berkembang dengan baik,” katanya.
Ia berharap polemik ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara siswa, sekolah, dan pemerintah, sehingga setiap aspirasi dapat tersalurkan secara konstruktif dan berdampak positif bagi dunia pendidikan.
