• Jelajahi

    Copyright © LIPUTAN KUDUS
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Menu Bawah

    Menggugat Dua Periode Bupati, Kegagalan Tata Kelola Infrastruktur dan Bencana di Demak

    3/20/26, 14:39 WIB Last Updated 2026-03-20T07:39:56Z

    Liputankudus.id. Demak – Aliansi Demak Menggugat (ADEM) bersama Demak Berdikari menggelar forum diskusi terbuka bertajuk *“Ngaji Demokrasi”*. Forum ini mengangkat isu cacatnya tata kelola daerah selama dua periode kepemimpinan Bupati Demak, yang dinilai berdampak pada buruknya penanganan infrastruktur dan bencana, terutama banjir dan rob yang kerap melanda sejumlah wilayah di Demak.



    Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih peka terhadap persoalan daerah, sekaligus memperkuat narasi publik dan membuka ruang konsolidasi masyarakat sipil lintas generasi.


    Diskusi lintas generasi ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dr. Mila Karmilla, ST, MT, pakar lingkungan dan tata kota dari Unisulla; Masnuah, aktivis sekaligus pemimpin kelompok perempuan nelayan Puspita Bahari; serta perwakilan warga Desa Timbulsloko, Sayung, yang selama ini berjuang menghadapi dampak abrasi dan rob.


    Acara dipandu oleh Umi sebagai moderator, dengan Farid Muhammad sebagai pemantik diskusi. Dalam pengantarnya, Umi menyoroti krisis infrastruktur dan tata kelola lingkungan di Kabupaten Demak.


    Dr. Mila Karmilla menilai pembangunan infrastruktur di Demak belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ia menegaskan bahwa struktur ruang seharusnya mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara terintegrasi, namun realitas di lapangan justru sebaliknya.


    “Alih-alih mendukung aktivitas masyarakat, kondisi di wilayah seperti Desa Timbulsloko menunjukkan masyarakat bahkan kesulitan untuk sekadar bertahan hidup dari hasil melaut,” ujarnya.


    Sementara itu, Masnuah menyoroti pembangunan infrastruktur yang dinilai kurang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Ia mencontohkan pembangunan jalan tol yang menggeser lahan pertanian warga.



    “Pembangunan seperti ini tidak berpihak kepada masyarakat. Transparansi pemerintah juga masih minim, dan kebijakan kerap lebih menguntungkan pemodal dibanding warga,” tegasnya.


    Farid Muhammad dalam pemantik diskusi menekankan pentingnya peran generasi muda untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ia menilai demokrasi saat ini masih menyisakan persoalan mendasar, terutama terkait dominasi modal dalam proses politik.


    “Demokrasi kita telah cacat sejak awal ketika hanya mereka yang memiliki modal besar yang bisa maju sebagai pemimpin. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung berpihak pada kepentingan pemodal, bukan masyarakat luas,” ujarnya.


    Dari perspektif warga, Roni, pemuda asal Timbulsloko, menyampaikan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat pesisir.


    “Kami sudah terbiasa hidup dengan air. Mau hujan atau tidak, kami tetap terdampak rob. Kami menolak tenggelam, kami akan terus bertahan dan bangkit sebagai bagian dari Demak,” ungkapnya.


    Diskusi ini dihadiri puluhan anak muda dari berbagai wilayah di Demak yang turut menyampaikan pengalaman dan keluhan mereka sebagai warga.


    Selain diskusi, kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan stand-up comedy dan pembacaan puisi yang memperkuat suasana reflektif dan kritis dalam forum.


    Menutup acara, Roni menyampaikan pesan harapan agar gerakan ini terus berkembang.


    “Kami akan terus menyebarkan kesadaran kolektif lintas generasi. Karena sistem yang baik adalah sistem yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh manusia,” pungkasnya.

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Tag Terpopuler