KUDUS, LiputanKudus.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus terus melakukan penanganan dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Hingga Rabu, 9 September 2026 pukul 12.00 WIB, distribusi atau dropping air bersih telah menyasar 3 kecamatan dan 5 desa dengan total 939 kepala keluarga (KK) atau 2.698 jiwa.
Berdasarkan data pembaruan BPBD Kabupaten Kudus, penanganan kekeringan dilakukan melalui distribusi air bersih menggunakan 196 tangki, dengan total air yang telah disalurkan mencapai 1.081.000 liter.
Lima desa yang tercatat membutuhkan dropping air bersih yakni Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan; Desa Colo, Kecamatan Dawe; Desa Setrokalangan; Desa Kedungdowo; serta Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu.
Kebakaran lahan capai 111 titik
Selain persoalan kekeringan, BPBD Kudus juga mencatat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi selama periode Juni hingga Agustus serta memasuki September 2026.
Data tersebut menunjukkan karhutla telah ditangani di 8 kecamatan dan 53 desa, dengan jumlah lokasi/lahan terdampak mencapai 111 titik.
Total luas lahan yang terbakar tercatat sekitar 83,92 hektare. Sementara itu, nilai kerugian akibat kejadian kebakaran tersebut diperkirakan mencapai Rp573,3 juta.
Dalam penanganannya, BPBD Kudus telah mengerahkan 222 tangki air dengan total sekitar 1.110.000 liter untuk mendukung pemadaman dan penanganan kebakaran hutan maupun lahan.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekeringan dan karhutla masih menjadi perhatian serius, khususnya pada wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air dan memiliki lahan yang rentan terbakar.
Distribusi air melibatkan berbagai pihak
Penanganan kekeringan di Kabupaten Kudus tidak hanya dilakukan oleh BPBD. Sejumlah organisasi perangkat daerah, instansi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta relawan turut membantu penyediaan air bersih.
Dalam data BPBD, bantuan dropping air tercatat berasal dari berbagai pihak, di antaranya BPBD, Satpol PP, PDAM, BBWS Pemali Juana, PMI, Kodim, Polres, IBI, IDI, PT Sukun Wartono, Baznas, KPKLH, Bhayangkari, Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, Wanita Katolik RI dan FPRB.
Kontribusi yang tercatat antara lain BPBD sebanyak 284.000 liter, Satpol PP 109.000 liter, PDAM 17.000 liter, BBWS Pemali Juana 180.000 liter, PMI 135.000 liter, Kodim 30.000 liter, Polres 24.000 liter, IBI 5.000 liter, IDI 117.000 liter, PT Sukun Wartono 5.000 liter, Baznas 73.000 liter, Bhayangkari 21.000 liter, Pemuda Pancasila 24.000 liter, GRIB Jaya 14.500 liter, Wanita Katolik RI 24.000 liter, dan FPRB 8.000 liter.
BPBD perkuat koordinasi
Untuk menghadapi dampak kekeringan dan karhutla, BPBD Kabupaten Kudus melakukan sejumlah langkah penanganan. Di antaranya berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, TNI, Polri, destana dan relawan gabungan dalam penanganan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
BPBD juga terus melakukan penyaluran toren dan dropping air bersih kepada wilayah yang membutuhkan. Selain itu, dilakukan asesmen data secara periodik sebagai dasar menentukan kebutuhan penanganan di lapangan.
Personel yang terlibat dalam penanganan berasal dari berbagai unsur, mulai dari BPBD Kudus, Satpol PP, PDAM, BBWS Pemali Juana, PMI, IBI, IDI, PT Sukun, Baznas, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, TNI/Polri, pihak swasta, Kencana, Destana hingga organisasi kerelawanan.
Data menunjukkan kondisi masih perlu diwaspadai
BPBD Kudus dalam keterangannya menyebut kejadian karhutla, terutama kebakaran lahan kosong atau persawahan, telah terjadi sejak Juni hingga Agustus 2026 dan terus menjadi perhatian memasuki September.
Sementara itu, kebutuhan dropping air bersih masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kesiapsiagaan bersama, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama pada kondisi cuaca kering. Aktivitas yang dapat memicu api di area lahan terbuka perlu dihindari agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar.
Data BPBD Kabupaten Kudus per 9 September 2026 pukul 12.00 WIB tersebut menjadi gambaran penanganan kebencanaan yang terus dilakukan pemerintah bersama berbagai unsur masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mengendalikan ancaman karhutla di wilayah Kabupaten Kudus.
